Tentang pajak crypto, Crypto adalah mata uang digital dan merupakan sebuah aset yang berharga, biasanya setiap aset yang berharga pasti ada yang nama bayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang di tetapkan oleh pemerintah dan setiap negara rancangan undang-undangnya sudah pasti berbeda.

Di artikel ini kita akan membahas sedikit tentang rancangan undang-undang tentang pajak Crypto di beberapa negara maju di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pajak Crypto Polandia

Rancangan baru ini memperkenalkan tentang pengenaan pajak pendapatan kripto yang saat-saat ini telah dipublikasikan di Polandia. RUU ini membedakan antara cryptocurrency terdesentralisasi dengan uang virtual terpusat dan menjelaskan sedikit tentang rezim pajak yang berlaku untuk perdagangan crypto dan penambangan.

Baru-baru ini juga kekuasaan eksekutif di Polandia telah mengumumkan konsep terbarunya yang mengubah undang-undang perpajakan negara untuk memasukkan ke pajak penghasilan dan laba terkait dengan mata uang kripto.

Ada pun tujuan dari RUU ini adalah untuk menyederhanakan dan memperjelaskan prosedur pembayaran pajak atas pendapatan atau penghasilan dari kegiatan yang terkait dengan kripto. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, rancangan undang-undang ini mendefinisikan mata uang virtual sebagai representasi nilai digital.

Sebagian dari mereka juga membagi mata uang virtual menjadi dua kelompok yaitu cryptocurrency dan mata uang virtual terpusat. Selain dari hal diatas, ada yang lebih penting lagi yaitu tentang rincian teks hukum bahwa mata uang virtual dapat berfungsi sebagai alat tukar yang diterima sebagai alat pembayaran yang dapat disimpan dan ditransfer secara elektronik bisa juga digunakan dalam bentuk e-commerce.

RUU ini membahas tentang perpajakan dari orang perseorangan dan entitas perusahaan.Yang lebih menarik lagi adalah transaksi Crypto ke Crypto Tidak Akan Dikenai Pajak.

Penambang Cryptocurrency juga diharapkan untuk membayar pajak atas semua keuntungan yang mereka dapatkan. Basis pembayaran pajak itu pun ditentukan tergantung dari kegiatan ekonomi yang dijalankan mereka. Misalkan penambang bekerja untuk diri mereka sendiri, maka pembayaran pajaknya atas keuntungan dari penjualan cryptocurrency yang ditambangnya dan jika mereka menambang atas nama entitas atau individu lain, maka nilai remunerasi atau jumlah total kompensasi yang sudah diterima sebagai imbalan untuk mereka maka akan dikenakan pajak juga.

Namun di samping itu jika mereka memilih untuk perubahan proses dari satu sistem kesistem lainnya yang lebih baik atau mengkonversi cryptocurrency ke fiat sebelum melakukan pembayaran klien mereka dengan ini seluruh jumlah akan dianggap sebagai pendapatan dan pajak akan jatuh tempo secara total.

Baca juga : Tak Mau Ketinggalan, Skrill Juga Memperkenalkan Layanan Trading Cryptocurrency

2. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pajak Crypto California

Rancangan undang-undang yang dirancang untuk mengubah undang-undang California untuk menciptakan dasar hukum bagi penerapan teknologi terkait kripto telah disahkan oleh legislatif negara bagian dan melegalkan penggunaan data keamanan blockchain dan kontrak cerdas dalam perdagangan lokal dan asing.

Badan legislatif negara bagian baru-baru ini telah menyelesaikan RUU yang memperkenalkan definisi hukum “teknologi blockchain” dan “kontrak pintar”, dan selanjutnya merevisi “catatan elektronik” dan “tanda tangan elektronik” untuk melegalkan dan memfasilitasi penyimpanan catatan menggunakan DLT.

Beberapa undang-undang penting akan diubah melalui penerapan RUU. Ini akan mencakup perubahan ketentuan Bagian dan menambahkan Bagian baru ke Kode Sipil negara yang berkaitan dengan catatan elektronik.

Tujuan dari ini adalah untuk merevisi ketentuan tindakan yang mendefinisikan “catatan elektronik” dan “tanda tangan elektronik” untuk memasukkan catatan atau tanda tangan yang aman melalui teknologi blockchain. Ini juga akan menambahkan istilah “kontrak pintar” ke definisi hukum “kontrak.”

Selain itu, rancangan tersebut menetapkan bahwa seseorang yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan informasi dalam kaitannya dengan perdagangan antar negara bagian atau asing memiliki hak kepemilikan.

Baca juga : Demi Keamanan, Google Play Store Larang Aplikasi Mining cryptocurrency

3. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pajak Crypto Rusia

Diusulkan di Rusia pajak lebih rendah untuk Penambang, anggota komunitas crypto Rusia telah mendesak pemerintah untuk mengklasifikasikan penambang individu sebagai wiraswasta yang dapat menurunkan pajak mereka dari 13% menjadi 3%.

Dan Undang-undang baru harus mengatur berbagai aspek industri crypto termasuk sirkulasi dan pertukaran cryptocurrency dengan rubel dan fiat asing. Pengenaan pajak pendapatan dan laba crypto adalah salah satu masalah yang luar biasa.

Waktu-waktu ini pendapatan dari penambangan crypto dikenakan tarif pajak penghasilan tetap Rusia sebesar 13% dan Ide-ide yang berbeda telah dibahas dengan yang terbaru yang datang dari Asosiasi Cryptocurrency Rusia dan Blockchain (RACIB) dan salah satu anggotanya.

Sebuah perusahaan bernama Crypto Universe serta RACIB telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov untuk mengizinkan individu-individu swasta yang berurusan dengan penambangan untuk mendaftar sebagai wiraswasta.

Ini akan menurunkan pajak mereka menjadi hanya 3-5%. Menurut Crypto Universe, ada lebih dari 350.000 penambang individu di Federasi Rusia. Karena kurangnya kerangka peraturan yang memadai, banyak dari mereka beroperasi secara tidak resmi dan menguangkan koin mereka yang dicetak secara ilegal.

Akibatnya, perbendaharaan negara kehilangan sekitar 2 miliar rubel (hampir $ 30 juta) dalam bentuk pajak yang tidak dikumpulkan setiap tahun maka dengan ini kemungkinan akan ada undang-undang baru selanjutnya.

Baca juga : Bittrex Bermitra dengan Rialto Untuk Menciptakan Platform Perdagangan Yang Baru

Kesimpulan

Hanya inilah beberapa ulasan dalam artikel ini tentang rancangan undang-undang pajak cryptocurrency. ini merupakan sebuah informasi atau bayangan untuk anda biar anda tidak salah menafsirkannya tentang mata uang digital, jangan sampai nanti dipikiran anda mata uang di gital tidak berlaku pajak, semua ada undang-undangnya cuman saja undang-undangnya berbeda antar negara dan undang-undang ini bisa berubah di setiap waktunya itu tergantung sama pemerintah negara tersebut.